SHOPPING CART

close
Selamat Datang di Website Resmi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya

IMIGRASI PALANGKA RAYA IKUTI RAPAT PRESENTASE PROPOSAL KAJIAN HAM TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Presentase Proposal tentang Peningkatan Pelayanan Publik berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 pada Senin, (08/02) di Aula Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Acara dimulai pukul 08.00 dan dibuka oleh Kepala Bidang HAM i, Budi Haryono dengan dihadiri oleh 3 (tiga) orang perwakilan dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya.
Dalam Sambutannya, Kabid HAM menyampaikan Kantor Wilayah Menampung 6 (enam) Pelaksanaan Kegiatan Eselon 1 di pelayanan Hukum dan HAM. “Proposal ini masuk dalam target kinerja, dan dalam 1 tahun minimal ada 2 proposal yang diselesaikan”, tuturnya menjelaskan.
Narasumber Proposal Kajian HAM yaitu Akademisi, Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN P. Raya Drs. Surya Sukti, M.A.
Dalam paparannya, ia menyampaikan sejak era reformasi 1998 berjalan pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kondisi pelayanan publik yg semakin baik dan berbasis digital sehingga dapat membuka akses kepada masyarakat.
“Hal ini tidak terpisahkan dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hambatan bisa menjadi tantangan. Media online IPK dan IKM perlu dimaksimalkan”, ia menambahkan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa manajemen proses ada 4 :
1. Input ( pelayanan publik )
2. Process (SOP)
3. Output (Hasil dari Pelayanan )
4. Feed Back (kontrol masyarakat dimana masyarakat sebagai subjek dan
pelayanan publik sebagai objek)
Setelah pemaparan diadakan sesi tanya jawab untuk memetakan permasalahan yang dihadapi unit kerja terkait indikator penilaian survei mandiri IPK dan IKM. Acara ini mendapat respon yang baik dan positif dari peserta khususnya terkait dengan penerapan yang akan dilakukan setelah Kajian ini selesai.
Sebagai penutup, Kabid HAM menyampaikan akan menyusun rekomendasi tindak lanjut mengingat IPK- IKM merupakan salah satu komponen atau faktor penilaian untuk pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Tags:

0 thoughts on “IMIGRASI PALANGKA RAYA IKUTI RAPAT PRESENTASE PROPOSAL KAJIAN HAM TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Tinggalkan Balasan

Pos-pos Terbaru

Kirim Pesan
Perlu Bantuan?
Halo, ada yang bisa dibantu?