SEKILAS INFO
: - Senin, 18-01-2021
  • 2 tahun yang lalu / Jam Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, Senin-Kamis Jam 08.00 – 15.30 WIB, Istirahat Jam 12.00-13.00 WIB. Jumat Jam 08.00 – 16.00 WIB, Istirahat Jam 11.30-13.30 WIB.
IMIGRASI PALANGKA RAYA ADAKAN RAPAT TIMPORA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Kantor Imigrasi Palangka Raya menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) untuk wilayah Kota Palangka Raya di Aula Kantor Imigrasi Palangka Raya, Kamis (26/11/2020).

Rapat ini diikuti oleh Anggota Timpora baik instansi vertikal, pemerintah daerah, kejaksaan, TNI dan Polri di wilayah Kota Palangka Raya serta sebagai narasumber adalah Kepala Divisi Keimigrasian, Ignatius Purwanto dan Kepala Kantor Imigrasi Palangka Raya, Ujang Cahya.

“Pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dapat terus dilaksanakan dengan koordinasi dan kerja sama yang baik. Saling bersinergi dengan peran aktif masing-masing instansi dalam pengawasan orang asing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan rapat ini menjadi forum berdiskusi, berbagi informasi terkait permasalahan-permasalahan orang asing di lingkup kota Palangka Raya”, kata Ujang Cahya dalam rapat.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, lanjut Ignatius Purwanto, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan kebijakan keimigrasian pembatasan lalu lintas orang melalui pintu-pintu pemeriksaan Imigrasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia sehingga kebijakan bebas visa terhadap 169 negara diangap tidak berlaku selama masa pandemi ini, “Pelarangan ini tidak berlaku untuk orang asing pemegang ITAP dan ITAS, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan, awak alat angkut, dan orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional,” terangnya.

Sementara itu, menurut Ujang Cahya berdasarkan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru pelayanan visa terbagi 2 yaitu offshore visa bagi subyek pemulihan ekonomi nasional serta penyatuan keluarga dan onshore visa bagi orang asing yang berada di Indonesia untuk perpanjangan izin tinggalnya. Pengajuan visa tersebut dilakukan secara elektronik (e-visa) dan penerapan protokol kesehatan ketat bagi orang asing yang telah mendapat offshore visa, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Visitor Counter

033394
Users Today : 23
Users Yesterday : 49
This Month : 841
This Year : 841
Total Users : 33394
Views Today : 108
Total views : 137061
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.232.133.141
Server Time : 2021-01-18